Law

RUU Cipta Kerja: Upaya Pemerintah Membantu TKA?

Omnibus law adalah metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan besar. Peraturan bagian dari peraturan besar tersebut adalah RUU Cipta Kerja. , RUU ini diharapkan dapat mengrubah struktur ekonomi yang mampu menggerakkan semua sektor,  untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7% – 6,0% melalui salah satu cara… Read More RUU Cipta Kerja: Upaya Pemerintah Membantu TKA?

Law

Permasalahan RUU Ketahanan Keluarga

RUU Ketahanan Keluarga mulai menarik perhatian masyarakat pada 18 Februari 2020 lalu saat draft dari RUU tersebut mulai beredar luas. Sebelumnya, RUU ini diusulkan untuk menjadi salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 oleh lima anggota DPR, yaitu Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani dari PKS, Sodik Mudjahid dari Gerindra, Ali Taher dari PAN, dan Endang… Read More Permasalahan RUU Ketahanan Keluarga

General, Law

Aturan Baru Impor Barang Kiriman Sudah Berlaku

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menetapkan aturan baru terkait impor barang kiriman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 yang akan mulai berlaku per tanggal 30 Januari 2020.  Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa bea masuk barang impor (termasuk barang yang dibeli dari e-commerce) diturunkan dari US$75 menjadi US$3. Hal ini berarti barang seharga… Read More Aturan Baru Impor Barang Kiriman Sudah Berlaku

General, Law

Perpres Baru: Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia?

Setelah tanggal 9 Oktober 2019, sebuah perbincangan dengan berbagai pendapat berbeda lahir. Pembahasan dan perdebatan ini muncul terutama antar para kantor hukum di Indonesia yang memiliki interpretasi mereka masing-masing. Yang menjadi subjek pembahasan ini yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 yang mengatur tentang Penggunaan bahasa Indonesia. Perpres yang disahkan tanggal 30 September 2019… Read More Perpres Baru: Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia?

Law, UPH

Konferensi Pers Mendadak Tengah Malam: Mahasiswa Menolak Pengesahan RKUHP

Pada hari Kamis, 26 September 2019, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pelita Harapan (BEM-UPH) menyelenggarakan diskusi umum bagi mahasiswa UPH mengenai Rancangan Undang-Undang yang dinilai “kontroversial”. Diskusi ini dihadiri oleh lebih dari 80 mahasiswa dari berbagai jurusan dan organisasi, baik yang program studinya berhubungan dengan hukum, maupun tidak. Organisasi yang berpartisipasi, antara lain Majelis Perwakilan Mahasiswa… Read More Konferensi Pers Mendadak Tengah Malam: Mahasiswa Menolak Pengesahan RKUHP

Law

RKUHP Disahkan, Bagaimana Nasib Indonesia?

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan suatu proses dilakukannya perubahan atau perbaikan bagian perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Menurut DPR, pembentukkan RKUHP ini dilakukan karena KUHP yang berlaku sekarang merupakan warisan dari salah satu penjajah Indonesia, yaitu Belanda, sehingga diperlukan peraturan buatan negara sendiri agar dapat menyeimbangi perkembangan di Indonesia. Kemudian, Presiden Jokowi dalam… Read More RKUHP Disahkan, Bagaimana Nasib Indonesia?

General, Law

Peringatan Hari Konstitusi: Perlukah Amandemen UUD 1945?

Pada tanggal 18 Agustus lalu, telah diperingati Hari Konsitusi. Demi meningkatkan kesadaran dan menambah wawasan mahasiswa terhadap keadaan konstitusi di Indonesia, MPR mengadakan Seminar Nasional dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” yang dihadiri oleh Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden, Zulkifli Hasan selaku Ketua MPR, Oesman Sapta Odang selaku Ketua DPD, dan… Read More Peringatan Hari Konstitusi: Perlukah Amandemen UUD 1945?