• Rafaella Winarta & Sharon Reinnata

Kudeta Myanmar: Ancaman Demokrasi Rakyat


Sumber foto : dunia.tempo.co

Awal mulainya kejadian yang menegangkan di Myanmar dimulai pada saat pemilu bulan November 2020, dimana pemilu tersebut merupakan demokratis kedua sejak negara itu keluar dari pemerintahan militer pada 2011. Pihak militer menuduh bahwa dalam proses pemungutan suara ini terdapat kecurangan, sehingga Partai Liga Nasional (NLD) mendapat suara yang jauh lebih banyak dari yang diperkirakan orang-orang.


Sebelum terjadinya tragedi ini, seorang juru bicara militer mengatakan, tidak akan menutup kemungkinan adanya kudeta jika tuduhan itu tidak diselidiki dengan baik. Pada Senin, 1 Februari 2021, mereka bergerak untuk menindaklanjuti klaim itu dan menegaskan kembali otoritasnya dengan penangkapan sejumlah pemimpin partai politik karena dianggap gagal mengambil tindakan.


Pada saat itu, pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, bersama sejumlah tokoh senior Partai NLD ditangkap dalam sebuah penggerebekan. Pihak militer pun mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun untuk menjaga stabilitas negara. Tidak hanya itu, mereka juga menunjuk seorang jenderal sebagai pelaksana tugas Presiden Myanmar. Sebelumnya, Komisi pemilihan Myanmar telah menolak tuduhan manipulasi pemilih. Mereka berpendapat bahwa kesalahan seperti nama yang digandakan pada daftar pemilih, tak cukup untuk mempengaruhi hasil pemungutan suara.


Aksi demonstrasi

Aksi demonstrasi pada hari Rabu, 3 Maret 2021 ini dilakukan oleh guru, pengacara, murid, pegawai bank dan pegawai pemerintahan. Pada kejadian ini, setidaknya 38 orang tewas dalam aksi protes menentang kudeta militer tersebut. "Ini mengerikan, ini pembantaian. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan situasi dan perasaan kami," ucap aktivis pemuda, Thinzar Shunlei Yi kepada Reuters.


Sebuah badan bantuan di Myanmar melaporkan terdapat 4 anak yang termasuk sebagai korban tewas kemarin. Sementara itu, media lokal melaporkan terdapat ratusan pengunjuk rasa yang ditangkap. "Hari ini adalah hari paling berdarah sejak kudeta terjadi pada tanggal 1 Februari. Kami sekarang memiliki lebih dari 50 orang tewas sejak kudeta dimulai, dan banyak yang terluka," sebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) utusan khusus untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, berkata di New York.


Selain itu, seorang gadis 19 tahun dilaporkan ditembak mati di Myanmar sambil mengenakan kaos bertuliskan "segalanya akan baik-baik saja". Angel, yang dikenal juga dengan sebutan Kyal Sin, tewas tertembak di kepala saat mengikuti demonstrasi menentang kudeta militer. Tepatnya, dia tertembak di jalanan Mandalay pada Rabu, 3 Maret 2021, dalam kerusuhan yang menewaskan sekitar 38 orang demonstran.


Myat Thu, yang saat itu bersama Angel ikut menyaksikan kejadian menyeramkan tersebut. Ia menceritakan keberanian gadis muda itu selama aksi unjuk rasa. Pemuda 23 tahun itu menjelaskan bahwa, dia dan Angel merupakan bagian dari ratusan orang yang berdemonstrasi secara damai di Mandalay. Sebelum penegak hukum menyerang, Myat menceritakan Kyal Sin terdengar berteriak "Kami tak akan mundur" dan "Jangan ada darah tertumpah". Lalu, kerusuhan pun terjadi ketika polisi menembaki mereka menggunakan gas air mata, hingga Kyal Sin ditembak mati.


Alasan Penangkapan Aung San Suu Kyi

Setelah melakukan penahanan para pemimpin pemerintah, Militer Myanmar menyatakan bahwa keadaan telah darurat. Militer Myanmar mengatakan hal itu dilakukan sebagai bentuk tanggapan atas kecurangan dalam pemilihan umum tahun lalu.


Dilansir dari Bangkok Post, pada hari Senin 1 Februari 2021, dalam video yang disiarkan di Myawaddy TV, Militer Myanmar menyatakan bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada Panglima Angkatan Bersenjata, yaitu Jenderal Min Aung Hlaing.


"Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan tokoh senior lainnya dari partai yang berkuasa telah ditahan dalam penggerebekan dini hari," kata Myo Nyunt, juru bicara Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD).


Penangkapan ini dilakukan setelah berhari-hari terjadi peningkatan ketegangan antara pemerintah sipil dan militer, yang kemudian menimbulkan ketakutan akan kudeta setelah pemilu.


Myo Nyunt mengatakan kepada Reuters melalui telepon, bahwa Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya telah ditangkap pada Senin dini hari waktu setempat.


"Saya ingin memberitahu orang-orang kami untuk tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum," katanya, sambil menambahkan bahwa dia juga diperkirakan akan ditahan.


Seorang juru bicara militer tidak menjawab panggilan telepon untuk dimintai komentar. Seorang anggota parlemen NLD, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan salah satu dari mereka yang ditahan adalah Han Thar Myint, anggota komite eksekutif partai pusat. Media pemerintah Myanmar, MRTV mengalami sedang masalah teknis dan tidak dapat menyiarkan berita, kata jaringan itu pada hari Senin 1 Februari silam.


"Karena kesulitan komunikasi saat ini, kami dengan hormat ingin memberitahu Anda bahwa program reguler MRTV dan Radio Myanmar tidak dapat disiarkan," kata Radio dan Televisi Myanmar dalam sebuah posting di akun Facebook-nya.


Menurut saksi mata, tentara-tentara dikerahkan di luar Balai Kota di kota utama Myanmar, Yangon. Para saksi mata itu mengatakan belasan tentara berada di depan gedung pemerintahan kota, sementara beberapa truk dan van militer berdiri di dekatnya. Pekan lalum Militer Myanmar mengisyaratkan pihaknya dapat merebut kekuasaan untuk menyelesaikan klaim penyimpangan dalam pemungutan suara, yang dimenangkan dengan mudah oleh partai NLD.

Jatuhnya korban jiwa, materil, dan demokrasi

Semakin panjangnya kudeta militer di Myanmar, semakin besar pula angka rakyat sipil yang harus menjadi korban dari kudeta tersebut. Bertambahnya intensitas demonstrasi yang dilakukan rakyat berakhir pada jatuhnya ratusan korban luka dan jiwa. Hingga 20 April 2021, kelompok aktivis Myanmar, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (Assistance Association for Political Prisoners/AAPP), melaporkan sedikitnya 737 korban jiwa dari demonstrasi dan 3229 rakyat sipil yang ditahan dari demonstrasi-demonstrasi tersebut. Jatuhnya ratusan korban jiwa juga dikonfirmasi oleh kantor PBB di Myanmar yang melaporkan hal tersebut lewat cuitan di akun twitter resmi kantor tersebut.


Tidak hanya rakyat sipil biasa, militer Myanmar tidak pandang bulu dalam melakukan penangkapan terhadap demonstran. Hingga pertengahan April, dilaporkan sebanyak 120 artis Myanmar, beberapa dikenal di dunia internasional, ditangkap karena menyatakan perlawanan atas militer Myanmar di akun media sosial mereka.


Selain di Myanmar, kudeta ini juga mengakibatkan kudeta mini di luar Myanmar. Kyaw Zwar Minn, duta besar Myanmar untuk Inggris dilaporkan diusir oleh staff-staff kedutaan karena ia menentang kudeta militer tersebut. Pihak pemerintahan Inggris sudah mengeluarkan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, yang menyatakan penyesalan Inggris atas perilaku di kedutaan tersebut.


Sejak terjadinya kudeta militer ini, demokrasi rakyat Myanmar juga menjadi korban. Selama bulan Februari hingga April, militer Myanmar setidaknya sudah melakukan tiga kali pemadaman internet dan listrik. Namun pemadaman listrik tidak dilanjutkan oleh militer karena dinilai mengganggu produktivitas, apalagi Myanmar juga masih berada di dalam pandemi COVID-19.


Adapun pemutusan internet nasional sudah dilakukan dua kali dengan periode terpanjang selama 50 hari. Pemutusan atau pemadaman internet pertama kali dilakukan pada awal Februari 2021 untuk menghentikan keluarnya informasi dari Myanmar ke masyarakat internasional. Akibat pemutusan ini, masyarakat Myanmar harus menggunakan frekuensi radio tertentu untuk media komunikasi yang bisa dilakukan tanpa jaringan internet.


Tanggapan PBB dan Kecaman Dunia

Pertambahan korban jiwa dalam jumlah yang tidak sedikit pada setiap demonstrasi, memancing tanggapan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB mengkhawatirkan kemungkinan kudeta militer Myanmar dan perlawanan rakyat dapat berpotensi membesar menjadi skala perang saudara di Suriah. Duta besar Myanmar untuk PPB, Kyaw Moe Tun, yang juga menunjukkan perlawanan terhadap kudeta militer Myanmar menyampaikan beberapa permohonan kepada Dewan Keamanan PBB.


Permohonan tersebut mendesak diberlakukannya zona larangan terbang, embargo senjata, dan sanksi kepada Myanmar. Ia juga memohon pembekuan terhadap rekening bank anggota militer dan penghentian sementara investasi asing di Myanmar untuk menghentikan aliran dana kepada militer Myanmar.


Kudeta militer Myanmar sendiri akan menjadi salah satu topik utama dalam KTT ASEAN 2021 (Konferensi Tingkat Tinggi/ASEAN Summit), ditambah lagi dengan kehadiran Panglima Militer Myanmar, Min Aung Hlaing, yang merupakan dalang dari kudeta di Myanmar saat ini.


Tindakan terhadap kudeta Myanmar awalnya tertahan oleh larangan intervensi akan masalah nasional sebuah negara dalam Piagam ASEAN. Namun, dengan parahnya situasi di Myanmar saat ini, negara-negara mendesak ASEAN untuk bertindak tegas.


Disamping masih belum adanya tindakan dari PBB maupun ASEAN, beberapa negara sudah menjatuhkan sanksi terhadap militer Myanmar. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden pada 10 Februari 2021, memutus akses keuangan jenderal-jenderal militer Myanmar sejumlah USD 1 miliar atau setara dengan Rp 13.9 Trilliun yang berada di Amerika Serikat.


Biden juga mendesak militer Myanmar untuk membebaskan para tahanan aktivis politik serta pemimpin demokratis yang ditahan karena kudeta tersebut. Amerika Serikat tidak hanya sekali menjatuhkan sanksi kepada Myanmar. Pada 10 Maret 2021, dua anak Jenderal Min Aung Hlaing yakni Aung Pyae Sone dan Khin Thiri Thet Mon serta perusahaan A&M masuk ke dalam blacklist di Kementerian Keuangan AS.


Pada 22 Maret 2021, AS juga menjatuhkan sanksi kepada Kepala Polisi Thank Hlaing dan Letnan Jenderal Aung Soe atas penggunaan kekuatan mematikan kepada demonstran yang menewaskan ratusan rakyat sipil. Mengikuti sanksi yang bertubi-tubi dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan Kanada juga menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar.


46 views0 comments